Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
PETUGAS DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD RI DAN DPRD PROVINSI BANTEN

PETUGAS DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD RI DAN DPRD PROVINSI BANTEN 

Menjelang digelarnya tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum terbuka dan iklan media massa cetak dan elektronik yang akan berlangsung selama 21 hari, yaitu mulai tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menetapkan jadual pelaksanaan kampanye rapat umum melalui SK No. 017/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2014 tanggal 1 Maret 2014.  Selain itu, sampai dengan saat ini KPU Provinsi Banten telah menerima Petugas dan Pelaksana Kampanye dari partai politik tingkat Provinsi Banten dan dari Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Banten. Berikut nama-nama pelaksana dan petugas kampanye yang telah diserahkan kepada KPU Provinsi Banten:  Petugas Kampanye…

Selanjutnya

BERITA ACARA  NO:10/BA/III/2014 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DPT

BERITA ACARA NO:10/BA/III/2014 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DPT 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 menggelar rapat pleno Perbaikan dan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Serang No. 274/165/BA/III/2014, Dari BA rapat pleno diketahui jumlah rekap DPT kabupaten/kota se Provinsi Banten  per tanggal 23 Maret 2014 sebesar 7.855.721 pemilih, sedangkan jumlah pemilih yang masuk dalam DPK sebesar 22.384. Sehingga jumlah Pemilih (DPT+DPK) berjumlah 7.878.105 pemilih. BA No:010/III/2014  JUMLAH TPS PEMILU 2014

Selanjutnya

KPU Banten Tetapkan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu Tahun 2014 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Senin (12/5) telah menyelesaikan rapat pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014. Rapat yang digelar di Hotel Ratu Bidakara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten, saksi partai politik peserta Pemilu tahun 2014 tingkat Provinsi Banten, Ketua dan Pimpinan BAWASLU Provinsi Banten, serta ketua dan Anggota KPU Divisi Tungsura dan Sekretaris KPU Kab./Kota se Provinsi Banten. Rapat pleno yang dimulai pukul 10.00 WIB dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna, SH.,M.Si. Dalam sambutannya, Agus Supriyatna, SH.,M.Si menjelaskan, "Sesuai tahapan Pemilu 2014 penetapan…

Selanjutnya

Visi Misi Capres Cawapres 

Visi Misi pasangan H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa: klik disini Visi Misi pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla:  klik disini

Selanjutnya

Surat Edaran Pindah memilih (Model A5-PPWP)

Surat Edaran Pindah memilih (Model A5-PPWP) 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaui Surat Edaran Nomor 1359/KPU/VII/2014 tanggal 3Juli 2014 telah mengeluarkan surat edaran mengenai surat pindah memilih (A.5-PPWP) yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab./kota di seluruh Indonesia. Surat edaran ini merupakan upaya KPU RI untuk mempermudah bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi pada hari H Pemungutan suara berada di luar daerah tempat TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Provinsi Banten Ir Didih M. Sudi, M,Sc membenarkan terkait surat edaran tersebut dan menjelaskan “ Edaran KPU RI antara lain untuk melayani pemilih yang akan menggunakan hak…

Selanjutnya

Pre 1 2 3 Next

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Ajak Warga Datang ke TPS KPU Banten Gelar Nobar Piala Dunia

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Serba-serbi

Jumat, 04 Juli 2014 08:35

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengelar kegiatan nonton bareng atau biasa disebut nobar Piala Dunia 2014, di Alun-alun Barat, Serang, Sabtu (5/7). Kegiatan itu sengaja digelar KPU untuk menyosialisasikan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Sosialisasi KPU Provinsi Banten Dra. Enan Nadia mengatakan, momentum Piala Dunia 2014 yang digelar di Brasil, diyakini cukup efektif jika dimanfaatkan untuk sosialisasi pilpres. Pasalnya, sebagian pemilih, termasuk pemilih di Banten sangat menyukai tontonan sepak bola, apalagi event empat tahunan Piala Dunia itu.

“Semula memang kami akan menggelar nobar debat capres. Namun, waktunya hampir bersamaan dengan waktu tarawih. Jika tetap dipaksakan nobar debat capres, kami khawatir mengganggu aktivitas umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah tarawih. Oleh karena itu, kami menggeser menjadi nobar Piala Dunia,” kata Enan, Jumat (27/7).

Menurut Enan, nobar yang akan melibatkan semua stakeholder pemilu akan diisi dengan ajakan kepada warga untuk beramai-ramai datang ke TPS pada 9 Juli 2014. Selain itu, juga akan disampaikan tentang pentingnya menggunakan hak pilih pada proses pemungutan suara.

 “Acara akan dibuat rileks, sehingga semua pengunjung dapat menikmati acara. Kalau memungkinkan, acara diisi sambutan singkat dari komisioner KPU,” tuturnya.

Untuk menarik minat pengunjung, kata Enan, panitia juga akan menyediakan doorprize menarik. Selain itu, karena nobar Piala Dunia akan menghadirkan dua pertandingan perempat final, panitia akan menyediakan makan sahur untuk 500-1.000 pengunjung.

“Nontonnya kan sampai lewat waktu sahur. Makanya, kami menyiapkan makan sahur bagi pengunjung nobar. Jadi, nobar sambil sahur bersama. Tidak lupa juga sosialisasi pilpres, sehingga tingkat partisipasi pemilih minimal bisa mencapai 75 persen,” ujarnya.

 

Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Newsflash

Senin, 15 Oktober 2012 09:26

 

Sebagai langkah persiapan menjelang berakhirnya masa  perbaikan administrasi partai politik tanggal 15 Oktober 2012, KPU Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi (SIPOL) dilingkungan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 13 Oktober 2012 di Hotel Ratu Bidakara kota Serang, dengan peserta Ketua, Anggota yang membidangi Pokja Verifikasi Partai Politik, Sekretaris dan operator KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Selanjutnya: Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

 

KPU Banten Ganti Kekurangan 23.707 Surat Suara

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Serba-serbi

Jumat, 04 Juli 2014 08:31

Menjelang pemilihan presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 mendatang, Provinsi Banten mengusulkan ke KPU RI penggantian kekurangan sebanyak 23.707 surat suara. Kekurangan tersebut sebagian besar, akibat adanya selisih jumlah surat suara dalam boks dan sebagian lagi disebabkan adanya kerusakan pada fisik surat suara yang telah diterima KPU kabupaten/kota.    

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu pada KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri ditemui di kantor KPU Banten, Kidang, Kota Serang pada Senin (30/6) mengungkapkan, sampai Senin berdasarkan laporan dari KPU kabupaten/kota se-Banten, tercatat sebanyak 23.707 lembar surat suara yang belum terpenuhi.  Dari jumlah tersebut,  sebanyak 1.807 lembar surat suara mengalami kerusakan fisik.

“Kekurangan paling banyak didominasi adanya selisih jumlah surat suara yang tertulis di boks dengan jumlah ketika dihitung. Sedangkan kalau yang rusak hanya 1.807 lembar saja,”ungkap Syaeful.

Syaeful merinci, dari 23.707 lembar surat suara yang kurang itu di antaranya Kabupaten Lebak sebanyak 2.230 lembar, Kabupaten Pandeglang sebanyak 1.337 lembar, Kabupaten Tangerang sebanyak 4.047 lembar, Kota Tangerang sebanyak 11.273 lembar, Kota Serang sebanyak 1.079 lembar, Kota Cilegon sebanyak  1.137 lembar, Kabupaten Serang sebanyak 1.165 lembar dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 1.439 lembar.

Sementara, alokasi surat suara dan profil daftar calon (PDC) se-Banten sebanyak 8.154.091 lembar dan alokasi kirim dari percetakan sebanyak 8.144.230 lembar.

“Paling banyak kekurangan di dan rusak itu di wilayah Kota Tangerang, surat suara rusak di Kota Tangerang itu mencapai 409 lembar. Kerusakanya itu beragam, mulai dari ada yang sobek, ada yang sudah terkesan dicoblos, cetakan tidak sempurna atau gradasi warna yang samar,” tuturnya.

Syaeful menjelaskan, dalam satu box surat suara, semestinya terdapat 2.000 lembar surat suara. Akan tetapi, setelah proses penyortiran surat suara yang dilakukan di masing-masing KPU kabupaten/kota, terhitung hanya 8.130.384 lembar surat suara yang diterima dalam kondisi baik. Oleh karenanya, KPU Banten telah melayangkan surat permohonan penggantian surat suara kepada KPU RI  pada Minggu (29/6) lalu dan akan dipenuhi pada 2 Juli 2014.

“Sebenarnya ada kelebihan 2 persen surat suara, hanya saja bukan di tingkat masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), melainkan hanya dari DPT (daftar pemilih tetap-red) masing-masing KPU kabupaten/kota,” ujar Syaeful.

Syaeful menambahkan, karena KPU RI telah menjanjikan akan mengganti kekurangan surat suara pada 2 Juli 2014, maka surat suara baru bisa dilipat pada 3 Juli 2014. Sementara, untuk distribusi ke tingkat kecamatan sudah harus dilakukan pada H-7 dan sudah sampai ke kelurahan/desa pada H-3 sebelum pencoblosan.

“Saya optimistis tidak akan terlambat, karena surat suara yang kurang ini adalah alokasi untuk TPS yang berada di dalam kota atau dekat dengan kecamatan. Sementara, untuk wilayah yang jauh di pelosok atau yang sulit akses transportasi sudah kita prioritaskan,” ujarnya.

   

KPU Rapat Pleno Penggantian Caleg Terpilih

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Serba-serbi

Senin, 30 Juni 2014 09:34

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menggelar rapat pleno untuk membahas penggantian calon anggota legislatif (caleg) terpilih untuk DPRD Banten, Jumat (27/7). Rapat pleno tersebut menyusul  adanya keputusan Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor 02/PID.PEMILU/2014/PT Banten.

Dalam rapat pleno tersebut disepakati, calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk daerah pemilihan (dapil) V (Kota Tangerang A) bernama Muhammad Nizar batal dilantik menjadi anggota DPRD Banten. Pembatalan itu disebabkan caleg yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman penjara selama dua bulan karena terbukti melakukan politik uang dalam pemilihan legislatif (pleg).

Muhammad Nizar akan digantikan calon tetap parpol di dapil yang sama yakni Asep Hidayat. Amar putusan diterbitkan Pengadilan Tinggi Banten yang ditindaklanjuti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang pada 17 Juni 2014. 
Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor 02/PID.PEMILU/2014/PT. Banten dari hasil banding, telah menjatuhkan putusan dua bulan pidana penjara kepada Muhammad Nizar warga Kelurahan/Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang sebagai anggota Komisi I DPRD Banten karena terbukti melakukan beberapa pelanggaran pidana pemilu. Di antaranya sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataua tidak langsung, dengan sengajar pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilu secara langsung ataupun tidak langsung dan dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu. 
“Sebenarnya, sebelum banding, hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Tangerang per 22 Mei 2014 nomor 01/Pid.Sus/2014/PN.TNG, caleg yang bersangkutan dihukum pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 10 juta. Tapi, karena dilakukan banding ke pengadilan tinggi Banten, putusan jumlah hukuman berkurang menjadi 2 bulan,”pungkas Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Syaeful Bahri. 
Atas putusan tersebut, ujar Syaeful, berdasarkan undang-undang (UU) nomor 8/2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota pasal 220 menyatakan, penggantian calon terpilih dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal calon terpilih sebagaimana dimaksud telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum. Sementara, pengganti calon terpilih yang dibatalkan tersebut adalah calon tetap Parpol peserta Pemilu yang sama di dapil tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya. 
“Dan hal ini sudah kita plenokan baik di KPU Kota Tangerang maupun KPU Provinsi Banten. Dan penetapan calon terpilih pengganti dengan keputusan KPU dilakukan paling lambat 14 hari setelah calon terpilih berhalangan atau dibatalkan tadi,”ujarnya. 
Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna mengungkapkan, berdasarkan UU nomor 8/2012 tentang Pemilu, tepatnya pada pasal 263 ayat 5, putusan pengadilan tinggi pada ayat 4 merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hakim lain. 
“Berkaitan dengan hal itu, baik KPU Kota Tangerang dan KPU Banten telah menindaklanjuti hal-hal dalam putusan pengadilan berdasarkan perundang-undangan,” tutur Agus.

 

21 Sengketa Pemilu Banten Ditolak MK

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Serba-serbi

Sabtu, 28 Juni 2014 09:31

Sebanyak 21 kasus sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April 2014 di Banten ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus sengketa pemilu tersebut terjadi di 21 daerah pemilihan (dapil) yang digugat dua calon anggota DPD RI dan tujuh partai politik (parpol) peserta pemilu. Semua sengketa pemilu itu ditolak MK lantaran seluruh alat bukti yang disampaikan penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak dapat meyakinkan hakim MK. 
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Agus Supriyatna, SH, M.Si saat ditemui Jumat (27/6) mengatakan, dari 21 kasus sengketa pemilu di Banten yang masuk ke MK, seluruhnya ditolak MK pada amar putusan yang dibacakan 26 Juni 2014 lalu sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Penolakan gugatan para peserta pemilu di Banten tersebut dilatarbelakangi sejumlah faktor mulai dari alat bukti yang tidak memadai maupun kemampuan KPU dalam membuktikan bahwa tahapan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
“Ditolaknya karena alat bukti yang disampaikan penggugat dianggap hakim tidak memenuhi syarat dan tidak meyakinkan untuk diterima. Semua alat bukti membenarkan KPU dan hakim MK lebih membenarkan KPU selaku pihak yang digugat dibandingkan penggugat yakni parpol atau calon anggota DPD,” tutur Agus. 
Agus menyatakan, meskipun pada akhirnya hakim MK tidak menerima alat bukti yang disampaikan penggugat, tetapi semua pihak yang menggugat melengkapi bukti dan membawa banyak saksi. Akan tetapi, kehadiran dan kesaksian para saksi penggugat juga tidak dapat meyakinkan hakim MK untuk menerima gugatan tersebut.  
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri, MM mengungkapkan, 21 kasus sengketa pemilu di Banten yang masuk ke MK tersebut didominasi dari gugatan parpol, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gugatan tersebut ditujukan untuk seluruh KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota. Mayoritas pengaduan sengketapemilu adalah perbedaan hasil perolehan suara antara parpol satu dengan parpol lainnya serta hasil penghitungan KPU. 
"Rata-rata adalah berkaitan dengan perselisihan perolehan suara antar partai. Seperti PKB dengan PPP, PKPI dengan PAN ataupun Hanura dengan NasDem. Mungkin dianggap ada pelanggaran maka perlu digugat di MK," tutur Syaeful. 
Menurut Syaeful, dari 21 gugatan sengketa Pemilu yang masuk ke MK tersebut, beberapa di antaranya adalah gugatan parpol atas  caleg DPR RI yang berasal dari Partai Gerindra,  PKB dan PKPI serta sejumlah gugatan dari caleg tingkat provinsi juga kabupaten/kota. Selain terkait selisih suara akibat penggelembungan, gugatan juga disampaikan lantaran caleg mengklaim mendapatkan kursi di DPR maupun DPRD.  
“Untuk itu semua, sebelumnya kita sudah melengkapi dokumen alat bukti dan dikompilasi dengan daerah pemilihan (dapil) yang digugat. Kami yakin, apa yang kami kerjakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

   

Halaman 6 dari 27